PANGKALPINANG, TERABAS.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah peristiwa yang mencuat sepanjang 2026 memperlihatkan persoalan serius terkait dugaan peredaran narkotika, keberadaan handphone ilegal di dalam kamar hunian, hingga efektivitas sistem pengawasan terhadap warga binaan.
Rentetan kejadian tersebut bukan sekadar persoalan ditemukannya barang-barang terlarang dalam kegiatan razia. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai bagaimana narkotika dan perangkat komunikasi ilegal dapat berada di dalam lingkungan Lapas, bahkan diduga dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas peredaran narkoba dari balik jeruji besi.
Persoalan ini menjadi semakin penting untuk dievaluasi mengingat Lapas seharusnya menjadi tempat pelaksanaan pembinaan dan pemasyarakatan, bukan ruang yang memungkinkan aktivitas kejahatan tetap berlangsung.
FEBRUARI 2026: KASUS SABU DAN EKSTASI YANG BERKAITAN DENGAN LAPAS
Pada Februari 2026, publik dikejutkan dengan pemberitaan pengungkapan kasus narkotika yang berkaitan dengan Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Polresta Pangkalpinang mengungkap perkara seorang pria berinisial DA alias Pipik yang diduga terlibat dalam upaya peredaran sabu dan ekstasi di lingkungan Lapas.
Namun, berdasarkan kronologi yang diberitakan, penangkapan awal oleh petugas Lapas sebenarnya berlangsung pada 10 September 2025. Sementara itu, pengembangan dan pemberitaan kasus tersebut kembali mencuat pada Februari 2026.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan penyelundupan narkotika ke lingkungan pemasyarakatan masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius oleh aparat terkait.
22 MEI 2026: SIDAK GABUNGAN BERANTAS HANDPHONE ILEGAL, PUNGLI DAN NARKOBA
Persoalan keamanan di dalam Lapas kembali menjadi perhatian pada 22 Mei 2026.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menggelar inspeksi mendadak di blok hunian Lapas Narkotika Pangkalpinang. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, petugas Lapas, serta Tim Patnal.
Sidak malam itu menyasar pemberantasan Halinar, yaitu handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Pemeriksaan juga diarahkan untuk mencegah kemungkinan praktik penipuan yang memanfaatkan fasilitas komunikasi ilegal dari dalam Lapas.
Operasi gabungan tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas komunikasi dan peredaran barang terlarang.
Meski demikian, masyarakat tentu membutuhkan informasi lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan, temuan pelanggaran, serta tindak lanjut apabila ditemukan keterlibatan warga binaan maupun petugas.
JULI 2026: NARAPIDANA DIDUGA KENDALIKAN JARINGAN SABU DARI BALIK JERUJI
Salah satu peristiwa paling serius sepanjang 2026 terjadi ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan seorang narapidana berinisial KE alias Sincan.
Pengungkapan perkara tersebut bermula dari penangkapan seorang pria berinisial FB yang diduga berperan sebagai kurir jaringan.
Dari tangan FB, polisi mengamankan sekitar 1,6 kilogram serbuk kristal, sembilan butir ekstasi, serta dua unit telepon seluler.
Berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik, dari total 1,6 kilogram serbuk yang diamankan, sekitar 616 gram terbukti merupakan sabu, sedangkan sisanya merupakan gula batu.
Penyelidikan kemudian dikembangkan melalui pemeriksaan komunikasi digital pada telepon genggam milik FB. Polisi menemukan komunikasi dengan akun bernama Sincan yang disebut telah berlangsung sejak Februari 2026.
Pengembangan tersebut mengarah kepada KE, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman enam tahun penjara sejak 2024.
Polisi menduga jaringan tersebut telah mengedarkan sekitar 2–3 kilogram sabu selama periode Februari hingga Mei 2026. Nilai transaksi jaringan tersebut diberitakan mencapai sekitar Rp700 juta.
Hal yang menjadi perhatian adalah ketika petugas melakukan penggeledahan di kamar hunian KE dan menemukan dua unit handphone yang diduga berkaitan dengan aktivitas komunikasi jaringan tersebut.
Pada 6 Juli 2026, Polda Babel mengumumkan penetapan KE sebagai tersangka.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana seorang narapidana diduga masih dapat menjalin komunikasi dan mengendalikan aktivitas jaringan narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan.
HAMPIR 200 HANDPHONE DISITA DALAM ENAM BULAN
Persoalan handphone ilegal semakin menjadi perhatian setelah muncul pernyataan Kalapas saat itu, Novriadi, yang diberitakan pada 7 Juli 2026.
Novriadi menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah menyita hampir 200 unit handphone dari kamar hunian warga binaan.
Jumlah tersebut tentu bukan angka kecil. Penyitaan hampir 200 perangkat komunikasi dalam kurun waktu enam bulan memperlihatkan besarnya tantangan pengawasan terhadap barang-barang terlarang di lingkungan Lapas.
Dalam keterangannya, Novriadi juga mengakui bahwa pelaksanaan razia belum dapat dilakukan secara menyeluruh sekaligus karena keterbatasan personel dan pertimbangan stabilitas keamanan.
Pemeriksaan dilakukan secara bertahap, bahkan dalam satu kegiatan hanya menyasar sekitar dua hingga tiga kamar.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan personel pengamanan, efektivitas pengawasan, serta mekanisme pencegahan masuknya perangkat komunikasi ilegal.
Terlebih, dalam perkara KE alias Sincan, handphone diduga bukan sekadar digunakan untuk komunikasi pribadi, melainkan berkaitan dengan pengendalian jaringan narkotika.
22 JULI 2026: EMPAT HANDPHONE ANDROID KEMBALI DITEMUKAN
Belum selesai menjadi perhatian publik akibat pengungkapan jaringan narkotika, Lapas Narkotika Pangkalpinang kembali melakukan penggeledahan.
Pada malam 22 Juli 2026, petugas menemukan empat unit handphone Android ilegal di Blok Diponegoro, Kamar 5.
Selain perangkat komunikasi tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, antara lain kepala charger, kabel charger, alat pemanas, gelas kaca, sendok besi, cermin, dan kartu remi.
Temuan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas razia yang telah dilakukan sebelumnya.
Jika hampir 200 handphone telah disita selama enam bulan pertama 2026, mengapa perangkat komunikasi ilegal masih kembali ditemukan di dalam kamar hunian?
Hal ini patut menjadi perhatian dan membutuhkan evaluasi lebih mendalam, terutama terkait jalur masuk barang terlarang serta pengawasan terhadap seluruh blok hunian.
AGUSTUS 2026: KE ALIAS SINCAN KEMBALI DITANGKAP
Persoalan jaringan narkotika yang berkaitan dengan KE alias Sincan kembali mencuat pada Agustus 2026.
Berdasarkan pemberitaan Tribratanews Polda Babel, penangkapan kembali terhadap KE dilakukan pada 17 Agustus 2026, tepat di depan pintu Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Polisi menyebut KE diduga kembali terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang sebelumnya diungkap pada Mei 2026.
Peristiwa tersebut menambah panjang daftar persoalan yang berkaitan dengan jaringan narkotika dan warga binaan Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Namun, terdapat aspek kronologi yang masih memerlukan penjelasan resmi, khususnya mengenai status hukum KE, kapan ia dinyatakan keluar dari Lapas, serta mekanisme yang mendasari keberadaannya di luar lingkungan pemasyarakatan sebelum penangkapan kembali.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai proses hukum yang berlangsung.
17 OKTOBER 2026: PENGGELEDAHAN KEMBALI, NARKOTIKA DIKLAIM NIHIL
Di bawah kepemimpinan Kalapas Mufakhom, pengawasan dan penggeledahan kembali dilakukan pada 17 Oktober 2026.
Petugas melakukan pemeriksaan mendadak di Blok Pattimura, tepatnya kamar 3, 6, dan 7.
Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di kamar hunian, antara lain alat pemanas, kabel rakitan, korek api, parfum, alat pencukur, headset, pinset, cermin, dan kartu remi.
Pihak Lapas menyatakan tidak menemukan narkotika dalam penggeledahan tersebut.
Temuan nihil narkotika tentu menjadi hal positif. Namun, hasil satu kali penggeledahan belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang sebelumnya mencuat sepanjang tahun.
Publik membutuhkan informasi yang berkelanjutan mengenai intensitas razia, jumlah barang terlarang yang disita, tindakan terhadap warga binaan yang melanggar ketentuan, serta efektivitas pengawasan untuk mencegah aktivitas jaringan narkotika dari dalam Lapas.
NOVEMBER 2026: KOMUNIKASI WARTAWAN TERKAIT PEMBINAAN WARGA BINAAN DIPERTANYAKAN
Persoalan lain muncul pada November 2026, kali ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
Dalam pemberitaan Radak Babel pada 18 November 2026, upaya wartawan untuk menjalin komunikasi dan menggali informasi mengenai pembinaan mental warga binaan di Lapas Narkotika Pangkalpinang disebut menemui hambatan.
Kedatangan wartawan yang bermaksud melakukan peliputan sekaligus membangun komunikasi dengan pihak Lapas tidak memperoleh akses komunikasi sebagaimana yang diharapkan.
Memang, lingkungan pemasyarakatan memiliki prosedur keamanan dan administrasi yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak, termasuk insan pers.
Namun, prosedur tersebut semestinya tetap diikuti dengan mekanisme komunikasi dan pelayanan informasi yang jelas, sepanjang permintaan peliputan dilakukan sesuai ketentuan.
Terlebih, ketika sebuah institusi tengah menjadi perhatian masyarakat akibat berbagai persoalan yang diberitakan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik.
KONFIRMASI KEPADA PIHAK LAPAS BELUM MENDAPATKAN JALUR HUMAS PENGGANTI
Dalam pemberitaan sumber, Tim Radak Babel juga berupaya meminta konfirmasi kepada Ikhsan, yang sebelumnya diketahui sebagai pihak Humas Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Upaya komunikasi dilakukan melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 19 November 2026, sekitar pukul 17.38 WIB.
Namun, Ikhsan menjelaskan bahwa dirinya sudah berpindah tugas dan tidak lagi bertugas di Lapas Narkotika Pangkalpinang.
Ketika ditanyakan mengenai siapa pejabat atau petugas Humas yang baru, termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi untuk kepentingan konfirmasi, Ikhsan menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki nomor kontak Humas pengganti.
Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya kejelasan saluran komunikasi resmi agar masyarakat dan insan pers dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan permintaan konfirmasi kepada institusi pemasyarakatan.
EVALUASI MENYELURUH DIPERLUKAN, BUKAN SEKADAR RAZIA RUTIN
Jika seluruh rangkaian peristiwa sepanjang 2026 diperhatikan, terdapat sejumlah persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius.
Mulai dari kasus narkotika yang berkaitan dengan upaya memasukkan sabu dan ekstasi ke lingkungan Lapas, dugaan pengendalian jaringan narkotika dari balik jeruji, penyitaan hampir 200 unit handphone, penemuan kembali empat handphone ilegal, hingga penggeledahan berulang dan persoalan keterbukaan informasi.
Pergantian kepemimpinan dari Novriadi kepada Mufakhom juga perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pembinaan.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang sedang menjabat sebagai Kepala Lapas. Hal yang lebih penting adalah apakah seluruh persoalan yang muncul telah ditelusuri sampai ke akar permasalahan.
Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai beberapa hal penting.
Pertama, bagaimana mekanisme masuknya hampir 200 handphone ilegal ke lingkungan Lapas selama Januari hingga Juni 2026?
Kedua, apakah telah dilakukan pemeriksaan internal terhadap petugas yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan blok hunian?
Ketiga, bagaimana sistem pengawasan komunikasi warga binaan dijalankan untuk mencegah penyalahgunaan perangkat elektronik?
Keempat, bagaimana tindak lanjut terhadap narapidana yang diduga mengendalikan jaringan narkotika dari dalam Lapas?
Kelima, apakah terdapat pemeriksaan lebih lanjut mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut?
Keenam, apakah jumlah personel pengamanan sudah sebanding dengan jumlah penghuni dan luas area pengawasan?
Ketujuh, apakah setiap temuan handphone ilegal telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap institusi maupun individu tertentu. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap lembaga yang menjalankan tugas negara.
ADA APA DENGAN PENGAWASAN LAPAS NARKOTIKA PANGKALPINANG?
Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi warga binaan agar dapat memperbaiki diri dan kembali ke tengah masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.
Namun, ketika muncul berbagai pemberitaan mengenai dugaan pengendalian peredaran sabu dari balik jeruji, penyitaan ratusan handphone ilegal, serta penemuan berulang barang terlarang, efektivitas sistem pengawasan tentu layak dipertanyakan.
Jangan sampai razia hanya menjadi kegiatan rutin yang menghasilkan daftar barang sitaan, tetapi tidak mampu mengatasi sumber persoalan.
Keberhasilan menemukan barang terlarang juga tidak boleh menghentikan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana barang-barang tersebut bisa masuk, apakah terdapat celah dalam pengawasan, dan apakah seluruh potensi pelanggaran sudah ditindaklanjuti?
Lapas Narkotika Pangkalpinang tidak cukup hanya menunjukkan hasil penggeledahan. Publik membutuhkan transparansi, evaluasi, pertanggungjawaban, serta bukti nyata bahwa sistem pengamanan benar-benar berjalan.
Kanwil Ditjenpas Babel dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan penjelasan menyeluruh agar berbagai pertanyaan masyarakat tidak terus berkembang tanpa kepastian.
Sebab, apabila jeruji besi yang seharusnya membatasi ruang gerak narapidana justru tidak mampu mencegah dugaan pengendalian jaringan narkotika, maka efektivitas pengawasan dan pembinaan patut menjadi perhatian bersama.

